Presiden RI Prabowo Subianto Melalui Sekretaris Kabinet Tegaskan Audit untuk Dana Desa

Kab. Tangerang - Banten. Forum Keluarga Besar Sumatera Bagian Selatan ( FKBSS )melalui kesempatan ini yang terjadi diwilayah kepulauan nias - Praktik korupsi dana desa yang kerap menjadi sorotan publik kini memasuki momentum serius dari pusat pemerintahan. Menanggapi maraknya laporan penyelewengan dana desa, Presiden Prabowo Subianto melalui Sekretaris Kabinet, Mayor Teddy Indra Wijaya, mengeluarkan pernyataan tegas: audit dana desa akan dilakukan secara mendadak tanpa pemberitahuan. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak main-main dalam memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Jumat, [24/01/2025]. Sumber Jurnalis Indonesia Satu

Tidak ada tempat bagi kepala desa koruptor di negeri ini. Mereka yang terbukti menyalahgunakan dana desa akan kehilangan segalanya - jabatan, harta, bahkan kebebasannya, " tegas Mayor Teddy dalam konferensi pers.

Baca juga: Diduga Dana Rp 37 Juta untuk Website Desa Wanayasa Raib, Camat Pontang Disorot

Langkah ini diambil setelah masyarakat Pulau Nias melaporkan ketimpangan pembangunan di desa-desa mereka, meskipun dana desa telah dikucurkan dalam jumlah besar. Banyak warga mengeluhkan bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan, justru menghilang tanpa jejak. Laporan ini mendorong Presiden Prabowo untuk bertindak cepat dengan membentuk tim audit khusus yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, dan TNI.

Dengan audit mendadak yang dirancang untuk mengejutkan para kepala desa, pemerintah memastikan tidak ada celah untuk menyembunyikan praktik korupsi. Tim khusus akan turun langsung ke lapangan dengan pengawalan ketat. Kepala desa yang merasa aman selama ini harus bersiap menghadapi konsekuensi berat jika terbukti bersalah.

Siapa pun yang mencoba menghalangi proses audit atau memanipulasi data akan menghadapi hukuman yang sangat berat, " ujar Mayor Teddy. Sanksi tegas mencakup penjara, denda besar, hingga penyitaan aset yang didapat dari hasil korupsi. Jabatan mereka juga akan dicabut secara permanen.
Langkah pemerintah ini disambut hangat oleh masyarakat, yang berharap audit mendalam ini dapat mengungkap berbagai penyelewengan dana desa yang merugikan mereka. "Kami ingin keadilan. Kepala desa yang menyalahgunakan dana seharusnya dihukum seberat-beratnya, " ujar salah seorang warga Nias. Dikutip melalui Jurnalis Indonesia Satu

Presiden Prabowo menegaskan bahwa korupsi adalah pengkhianatan terhadap rakyat dan bangsa. Dengan audit mendadak ini, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk melindungi hak-hak masyarakat desa dan memastikan dana desa digunakan sesuai peruntukannya.

Kepala desa yang terlibat dalam praktik korupsi kini berada di ujung tanduk. Selain hukuman pidana, mereka juga akan kehilangan segala aset yang diperoleh dari tindakan ilegal mereka. Pesan pemerintah jelas: tidak ada ruang bagi korupsi di Indonesia. Langkah ini menjadi peringatan keras bagi para pemimpin desa untuk bertindak jujur dan bertanggung jawab.

29 - 01 2025. Dalam hal ini FKBSS yang bersekretariat pusat di Wilayah Kab. Tangerang Banten mendukung penuh sagala aspirasi masyarakat khususnya masyarakat SUMBAGSEL yang berada diperantauan dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat, pihak penegak hukum serta  berbagai pihak terkait, apabila adanya tindakan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan dalam tingkat penyelewengan dana yang mana semestinya dana tersebut dapat dikelola dan bermanfaat bagi sebagian besar masyarakat di wilayah desanya. Melalui Dewan Lembaga Bantuan Hukum FKBSS Bapak. Imron Jono S.H M.H, Ibu Pajrina Jumarti S.H, M.H dan Bapak Inuar Efpendi S.H, siap membantu mendukung untuk menjadi bagian keterbukaan dari dugaan apa yang diadukan oleh masyarakat di wilayah desanya. Jurnalis.org//yopie